Sejarah dan Fakta Kongres Perempuan Indonesia

Riolan

28 Apr 2018

... menit baca

Kongres Perempuan Indonesia merupakan salah satu gerakan yang diadakan oleh kaum perempuan pada tahun 1928-1941 dalam upaya membantu memperjuangkan kemerdekaan Indonesia sekaligus untuk memperjuangkan hak-hak perempuan dan diskriminasi.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kaum perempuan memiliki peran penting dalam perjuangan untuk kemerdekaan serta awal-awal pembangunan negara kesatuan Indonesia. Namun sedikit literatur yang menulis tentang sejarah maupun peringatan monumental yang dilakukan oleh perempuan Indonesia. Hal ini disebabkan kaum perempuan tidak berada dalam posisi pembuat keputusan atau memegang posisi menentukan di dalam lingkup sejarah nasional. Selain itu, di dalam perjuangan nasional, kaum perempuan lebih memperjuangkan kepentingan keluarga, perempuan, masyarakat secara umum serta tidak ingin menonjolkan diri di lingkup perkumpulan laki-laki.

Namun, para perempuan Indonesia kemudian membuat sebuah wadah untuk mewakili suara-suara kepentingan kaum wanita dalam perjuangan menentang kolonialisme pada waktu itu dan perjuangan untuk mengubah keadaan masyarakat dalam jangkauan yang luas yaitu seluruh perempuan bangsa Indonesia. Salah satunya adalah mengadakan Kongres Perempuan Indonesia.

Sejarah Kongres Perempuan Indonesia

Kongres Perempuan Indonesia merupakan upaya perjuangan kaum perempuan menuju kehidupan perempuan yang lebih luas. Beberapa istri tokoh pergerakan nasional seperti istri Ki Hajar Dewantoro, Sitti Sundari, Soejatin dan lain-lain, mempelopori untuk mengadakan perkumpulan perempuan Indonesia (gerakan perempuan). Unsur-unsur (seksi) kewanitaan pada organisasi pemuda (umum) seperti Wanito Tomo (Boedi Oetomo), Poetri Indonesia (Putra Indonesia), Wanita Taman Siswa (Taman Siswa) dan Putri Mardika, diajak bergabung.

Sejarah dan Fakta Kongres Perempuan Indonesia

Kongres Perempuan Indonesia I (22-25 Desember 1928)

Berkat usaha keras pelopor Kongres Perempuan Indonesia, maka Kongres pertama dapat dilaksanakan pada 22 – 25 Desember 1928 di Yogyakarta (dahulu bernama Mataram). Kongres kaum perempuan untuk pertama kali ini dihadiri oleh perwakilan 30 perkumpulan perempuan dari seluruh Indonesia tanpa dilatarbelakangi oleh suku, agama, kelas, dan ras.

Sejarah dan Fakta Kongres Perempuan Indonesia

Beberapa perkumpulan wanita yang hadir, antara lain Wanito Tomo, Wanito Muljo, Wanita Taman Siswa, Wanita Katolik, Aisjiah, Ina Tuni dari Ambon, Jong Islamieten Bond, Jong Java Meisjeskring, Poetri Boedi Sedjati, Poetri Mardika, Putri Indonesia dan lain-lain.

Susunan panitia Kongres Perempuan Indonesia I (persiapan kongres dilakukan di Jakarta) adalah: Nn. Soejatin dari Poetri Indonesia sebagai Ketua Pelaksana, Nyi Hajar Dewantara dari Wanita Taman Siswa sebagai Ketua Kongres, dan Ny. Soekonto dari Wanito Tomo sebagai Wakil Ketua.

Hasil Kongres Perempuan Indonesia I

untuk mengirimkan mosi kepada pemerintah kolonial untuk menambah sekolah bagi anak perempuan;
pemerintah wajib memberikan surat keterangan pada waktu nikah (undang undang perkawinan); dan segeranya
diadakan peraturan yang memberikan tunjangan pada janda dan anak-anak pegawai negeri Indonesia;
memberikan beasiswa bagi siswa perempuan yang memiliki kemampuan belajar tetapi tidak memiliki biaya pendidikan, lembaga itu disebut stuidie fonds;
mendirikan suatu lembaga dan mendirikan kursus pemberatasan buta huruf, kursus kesehatan serta mengaktifkan usaha pemberantasan perkawinan kanak-kanak;
mendirikan suatu badan yang menjadi wadah pemufakatan dan musyawarah dari berbagai perkumpulan di Indonesia, yaitu Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia (PPPI).

Kongres Perempuan Indonesia II (20-24 Juli 1935)

Kongres Perempuan Indonesia II 1935 di adakan di Jakarta diketuai oleh Ny. Sri Mangunsarkoro. Kongres ke dua diikuti oleh tidak kurang dari 15 perkumpulan, di antaranya Wanita Katolik Indonesia, Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Aijsiah, Istri Sedar, Wanita Taman Siswa dan lain sebagainya.

Sejarah dan Fakta Kongres Perempuan Indonesia

Hasil Kongres Perempuan Indonesia II

mendirikan Badan Penyelidikan Perburuhan Perempuan yang berfungsi meneliti pekerjaan yang dilakukan perempuan Indonesia;
tiap perkumpulan yang tergabung dalam Kongres ini akan meningkatkan pemberantasan buta huruf;
tiap perkumpulan yang tergabung dalam Kongres ini sedapat mungkin berusaha mengadakan hubungan dengan perkumpulan pemuda, khususnya organisasi putri;
Kongres didasari perasaan kebangsaan, pekerjaan sosial dan kenetralan pada agama;
Kongres menyelidiki secara mendalam kedudukan perempuan Indonesia menurut hukum Islam dan berusaha memperbaiki kedudukan itu dengan tidak menyinggung agama Islam;
Perempuan Indonesia berkewajiban berusaha supaya generasi baru sadar akan kewajiban kebangsaan: ia berkewajiban menjadi “Ibu Bangsa”.
Kongres Perempuan Indonesia menjadi badan tetap yang melakukan pertemuan secara berkala. Didirikan Badan Kongres Perempuan Indonesia untuk mengkoordinasi undangan pertemuan. Dengan berdirinya badan tersebut maka PPII dibubarkan.

Kongres Perempuan Indonesia III (25-28 Juli 1938)

Kongres Perempuan Indonesia III 1938 diadakan di Bandung dan diketuai oleh Ny. Emma Puradiredja. Kongres ke tiga ini diikuti oleh berbagai perkumpulan perempuan Indonesia, di antaranya Poetri Indonesia, Poetri Boedi Sedjati, Wanito Tomo, Aisjiah, Wanita Katolik dan Wanita Taman Siswa. Isu utama dalam kongres ini ini adalah partisipasi perempuan dalam politik, khususnya mengenai hak dipilih.

Pada saat itu, pemerintah kolonial telah memberikan hak dipilih bagi perempuan untuk duduk dalam Badan Perwakilan. Mereka di antaranya adalah Ny. Emma Puradiredja, Ny. Sri Umiyati, Ny. Soenarjo Mangunpuspito dan Ny. Sitti Soendari yang menjadi anggota Dewan Kota (Gementeraad) di berbagai daerah. Akan tetapi karena perempuan belum mempunyai hak pilih maka perempuan menuntut supaya mereka pun diberikan hak memilih.

Hasil Kongres Perempuan Indonesia III

Penetapan tanggal 22 Desember sebagai peringatan “Hari Ibu” dengan arti seperti yang dimaksud dalam keputusan Kongres tahun 1935;
Membangun Komisi Perkawinan untuk merancang peraturan perkawinan yang seadil-adilnya tanpa menyinggung pihak yang beragama Islam.

Kongres Perempuan Indonesia IV (Juli 1941)

Kongres Perempuan Indonesia IV dilaksanakan di Semarang dan ini diikuti oleh berbagai perkumpulan perempuan yang mengikuti kongres perempuan sebelumnya. Kongres keempat ini diketuai oleh Ny. Soenarjo Mangunpuspito.

Hasil Kongres Perempuan Indonesia IV

menyetujui aksi Gapi (Gabungan Politik Indonesia) dengan mengajukan “Indonesia Berparlemen” pidato yang memuat tuntutan hak pilih dan dipilih dalam parlemen, yang ditujukan untuk memperjuangkan Indonesia merdeka.
mufakat dengan adanya milisi Indonesia
menuntut agar perempuan pun selain dipilih dalam Dewan Kota juga memiliki hak pilih;
menyetujui diajarkannya pelajaran Bahasa Indonesia dalam sekolah menengah dan tinggi;
dibentuk empat badan pekerja:
badan pekerja pemberantasan buta huruf

badan pekerja penyelidik masalah tenaga kerja perempuan
badan pekerja masalah perkawinan hukum Islam
badan pekerja memperbaiki ekonomi perempuan Indonesia.

Perempuan yang terlibat dalam Kongres Perempuan adalah para perempuan zamannya. Perempuan yang memilih untuk menggunakan kebebasannya untuk berjuang bagi masa depan bangsa Indonesia, khususnya perempuan. Saat ini, Badan Kongres Perempuan Indonesia itu berubah nama menjadi Kongres Wanita Indonesia (Kowani).

Referensi: Umi. L, “Kongres Koalisi Perempuan, Gerakan Kebangkitan Perempuan Indonesia” materi Kongres Koalisi Perempuan Indonesia 1998, Yogyakarta

Berikut 5 fakta tentang kongres pertama perempuan Indonesia.

Pertama, siapa yang menghadiri Kongres

Merujuk ke reportase Kongres Perempuan Pertama yang dibuat oleh koran Isteri, yang diterbitkan pada Mei 1929, disebutkan ada 1000 perempuan yang hadir di pembukaan Kongres Perempuan Indonesia pertama.

Sedangkan laporan Rangkayo Khairul Syamsu Datuk Tumenggung alias Nj Toemenggoeng, sebagaimana dikutip oleh Susan Blackburn dalam Kongres Perempuan Pertama: Sebuah Tinjauan, jumlah perempuan yang hadir di pertemuan itu sekitar 600 orang.

Perempuan-perempuan itu berasal dari 30 organisasi perempuan, seperti Aisyiyah, Boedi Rini, Boedi Wanito, Darmo Laksmi, Jong Islamieten Bond, Jong Java, Karti Wara, Koesoemo Rini, Margining Kaoetaman, Nahdatoel Fataat, Panti Krido Wanito, Poetri Boedi Soedjati, Poetri Indonesia, Roekoen Wanodijo, Santjaja Rini, Sarekat Islam bagian Istri, Wanita Katholiek, Wanito Kentjono, Wanita Oetomo, Wanito Moeljo, Wanito Sedjati, dan Wanito Taman Siswa.

Kalau dilihat komposisi organisasi itu, sebagian besar berasal dari sayap organisasi nasional yang sudah ada, seperti sayap Moehammadiyah (Aisyiyah), Jong Islamieten Bond, Sarekat Islam, PNI, Jong Java, Pemuda Indonesia, dan Taman Siswa. Juga organisasi perempuan berbasis agama, seperti Nahdatoel Fataat, Wanita Katholiek, dan Wanita Moeljo.

Kedua, siapa Tokoh Yang Menonjol di Kongres itu?

Susan Blackburn mencatat ada 22 perempuan yang paling menonjol di Kongres itu, baik sebagai penggagas maupun yang berpidato di forum-forum umum Kongres.

Aktivis perempuan yang disebut penggagas Kongres itu adalah perempuan lajang berusia 21 tahun, Sujatin Kartowijono. Dia adalah aktivis Jong Java, yang belakangan mendirikan organisasi Poetri Indonesia.

Sujatin kemudian berhasil mengajak dua tokoh perempuan yang lain, yaitu R. A. Soekonto dari Wanito Oetomo dan Nyi Hadjar Dewantara dari Taman Siswa. Berkat dukungan kedua tokoh ini, ide Sujatin berterima di banyak organisasi perempuan, termasuk Aisyiyah.

Sujatin sendiri menceritakan, gagasan penyelenggaran Kongres itu datang dari guru-guru perempuan muda yang terhimpun dalam Jong Java. Mereka terilhami oleh keberhasilan Kongres Pemuda pada bulan Oktober 1928.

Sementara tokoh yang menonjol di forum adalah Siti Moendjijah dari Aisyiyah dan Siti Soendari dari Poetri Indonesia. Keduanya merajai forum-forum umum dengan keahlian beretorika dan berpidato.

Yang paling menonjol adalah Siti Soendari. Selain gaya pidato dan retorikanya yang seakan meniru Sukarno, sehingga tampak berapi-api dan berkobar-kobar, tetapi isi pidatonya juga ditunjang oleh wawasan dan pengetahuan yang luas.

Ketiga, apa isu yang dominan di Kongres?

Isu yang dominan diangkat dalam forum Kongres adalah posisi dan hak perempuan dalam perkawinan, penolakan terhadap poligami, pendidikan perempuan, perhatian terhadap janda dan anak-yatim, dan perlunya pembentukan semacam badan bersama yang memayungi semua organisasi perempuan.

Keempat, apa yang isu yang paling diperdebatkan di Kongres?

Isu yang paling diperdebatkan di Kongres adalah soal posisi perempuan dalam perkawinan dan penolakan terhadap poligami. Dua isu ini yang membelah peserta Kongres dan organisasi yang diwakilinya terbelah.

Organisasi perempuan berbasis Islam, terutama Aisyiah dan Jong Islamieten Bond, membela perkawinan Islam, termasuk poligami. Sebaliknya, organisasi perempuan berbasis nasionalis dan sekuler memperjuangkan reformasi terhadap Undang-Undang Perkawinan untuk memberi tempat kepada hak-hak perempuan, penghapusan perkawinan anak, dan pelarangan poligami.

Dua kubu ini punya tokoh masing-masing yang tampil memukau di forum: dari barisan Islam ada Siti Moendjijah (Aisyiyah), sedangkan dari barisan nasionalis-sekuler ada Siti Soendari (Poetri Indonesia).

Dalam isu pendidikan, kendati kedua kubu sama-sama menganggap perlu memperbanyak lembaga pendidikan untuk perempuan, tetapi agak berbeda dalam soal isian atau muatan kurikulumnya.

Nah, saking menajamnya perbedaan soal isu perkawinan dan poligami, beberapa organisasi perempuan mengusulkan agar perdebatan pada tema itu diminimalkan. Sebab, semangat utama yang dikejar oleh Kongres adalah persatuan.

Kelima, apa hasil Kongres Perempuan?

Meski diwarnai perdebatan sengit, tetapi Kongres tetap berhasil merumuskan beberapa keputusan penting: pertama, pembentukan badan permufakatan bernama Perikatan Perempuan Indonesia; kedua, pembentukan studiefonds untuk membantu pendidikan anak perempuan; ketiga, memperkuat pendidikan kepanduan; keempat, mencegah perkawinan anak-anak; kelima, mengirim mosi kepada pemerintah agar memberikan dana untuk janda dan anak yatim; dan keenam, mengirim mosi kepada Majelis Agama agar tiap taklik dikuatkan dengan surat sesuai dengan ajaran agama Islam.

Pencarian yang paling Populer