Lengkap - 48+ Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten Terbaru

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten Terbaru - Halo para calon ASN/CPNS yang baik, apa kabar? semoga dalam keadaan sehat selalu, kali ini saya admin bospedia ingin membagikan kepada calon ASN mengenai soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten Terbaru yang berjumlah sebanyak 48 soal yang mana sudah admin sediakan juga kunci jawaban. Semoga bermanfaat yah.

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten Terbaru
Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten Terbaru

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten Terbaru

Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten Terbaru ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten Terbaru SELAMAT MENGUNDUH YAA..


PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

Pilihlah jawaban yang tepat !

Pilihan ganda

1. Otonomi daerah merupakan penerapan prinsip desentralisasi. Otonomi pada hakikatnya mengandung pokok pengertian ….
a. kedaulatan
b. kebersamaan
c. kebebasan
d. kesetaraan
Jawaban: C

2. Partisipasi adalah keikutsertaan yang sadar sehingga bukan sekadar ikut terlibat karena pengaruh pihak lain. Keterlibatan karena pengaruh orang lain itu bukanlah partisipasi, melainkan ….
a. intimidasi
b. kolusi
c. eksploitasi
d. mobilisasi
Jawaban: D

3. Salah satu undang-undang yang mengatur masalah otonomi daerah adalah UndangUndang Nomor … Tahun 2004.
a. 20
b. 21
c. 32
d. 23
Jawaban: C

4. Kepekaan warga masyarakat dalam mengatasi masalah lingkungan sangat menentukan keberhasilan otonomi. Salah satu bentuknya adalah ….
a. peduli terhadap warga lain
b. mendekati warga lain
c. memanfaatkan potensi warga lain
d. memenuhi keinginan warga lain
Jawaban: A

5. Berikut yang merupakan unsur kebijakan publik daerah adalah ….
a. kebiasaan masyarakat daerah
b. undang-undang
c. adat istiadat daerah
d. peraturan daerah
Jawaban: D

6. Salah satu masalah dalam pelaksanaan kebijakan oleh pegawai di daerah adalah adanya praktik ....
a. tingginya peran serta masyarakat
b. korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN)
c. banyaknya demonstrasi
d. penyalahgunaan wewenang oleh warga
Jawaban: B

7. Fungsi DPRD untuk membuat peraturan daerah bersama kepala daerah merupakan fungsi...
a. Angket
b. Budget
c. Kontrol
d. Legislasi
Jawaban: d

8. Salah satu dampak negatif kebijakan pendidikan yang perlu diwaspadai adalah ….
a. praktik korupsi di sekolah
b. kurangnya fasilitas sekolah
c. gaji guru yang kecil
d. pengangguran terpelajar
Jawaban: A

9. Jika pemerintah daerah memiliki suatu tingkat kebebasan tertentu untuk melaksanakan pilihan tindakan, maka model hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah yang digunakan adalah model …
a. Agensi
b. Interaksi
c. Otonomi relatif
d. Partnership
Jawaban: d

10. PNS Daerah antara lain bertugas pada instansi …
a. Kantor Pelayanan Pajak
b. Kantor Urusan Agama
c. Dinas Pendidikan
d. Pengadilan Negeri
Jawaban: c

11. Setiap penerimaan daerah yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali merupakan …
a. Penerimaan daerah
b. Pendapatan daerah
c. Pembiayaan daerah
d. Pembelanjaan daerah
Jawaban: c

12. Pimpinan eksekutif daerah provinsi adalah ….
a. gubernur dan wakil gubernur
b. gubernur dan ketua DPRD
c. ketua DPRD dan wakil ketua DPRD
d. gubernur, DPRD, dan kejaksaan
Jawaban: A

13. Faktor utama yang sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah adalah….
a. sumber daya alam yang melimpah
b. keterampilan para pengusaha menghadapi persaingan
c. sikap mental dan partisipasi seluruh warga masyarakat
d. kesediaan tenaga kerja dalam pembangunan
Jawaban: C

14. Kebijakan pemerintah dibuat dan diterbitkan oleh ….
a. negara
b. lembaga
c. undang-undang
d. pemda
Jawaban: A

15. Jabatan struktural eselon IIa pada perangkat daerah provinsi antara lain… 
a. Kepala biro
b. Kepala dinas
c. Kepala kantor
d. Direktur RSUD
Jawaban: b

16. APBD merupakan alat politik, jika digunakan untuk …
a. Mengendalikan efisiensi pengeluaran
b. Menentukan indicator kinerja dan tingkat pencapaian strategi
c. Menstabilkan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi
d. Memutuskan prioritas dan kebutuhan keuangan terhadap prioritas tersebut
Jawaban: d

17. Aktivitas yang dilakukan pada tahap budget preparation dalam proses penyusunan APBD adalah …
a. Mengumpulkan system informasi akuntansi
b. Membuat taksiran pengeluaran atas dasar taksiran pendapatan
c. Mencari argumen yang rasional tentang pendapatan dan pengeluaran daerah
d. Mengukur kinerja pemerintah daerah dalam melaksanakan anggaran yang direncanakan
Jawaban: b

18. Hak anggota DPRD untuk mengajukan rancangan Peraturan Daerah merupakan hak ...... 
a. Angket
b. Inisiatif
c. Kontrol
d. Legislasi
Jawaban: b

19. Alat kelengkapan DPRD yang bertugas membahas persoalan besar yang akan diputuskan DPRD adalah ...
a. Komisi DPRD
b. Panitia Musyawarah
c. Fraksi DPRD
d. Badan Kehormatan
Jawaban: b

20. Fraksi DPRD antara lain memiliki tugas ...
a. Menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat
b. Mengamati etika dan moral anggota DPRD
c. Memberikan saran dan pendapat kepada pimpinan DPRD
d. Mengkaji dan membahas APBD yang diajukan kepala daerah
Jawaban: a

21. Fungsi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka memandirikan masyarakat,
antara lain ...
a. Membantu perkreditan
b. Memberikan penyuluhan
c. Menata lingkungan
d. Mengurus fakir miskin
Jawaban: b

22. Bentuk pelayanan publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah antara lain adalah ...
a. Pengaturan pedagang kaki lima
b. Perlindungan dari banjir
c. Pemeliharaan hutan
d. Pasar
Jawaban: c

23. Metode pelayanan masyarakat yang dapat digunakan unruk pelayanan yang bersifat unik seperti pencemaran adalah metode ...
a. Monopoli
b. Mandiri
c. Terpadu
d. Kontrak
Jawaban: d

24. Metode sistem terpadu dalam pelaksanaan pelayanan masyarakat dapat digunakan untuk jenis pelayanan ...
a. Penerbitan surat ijin mendirikan bangunan
b. Pembuatan taman rekreasi
c. Pembangunan pembangkit listrik
d. Pemberian tanah untuk bangunan sekolah
Jawaban: a

25. Kendala dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang bersumber dari pengaruh lingkungan birokrasi antara lain ...
a. Kesenjangan pemerintah dan masyarakat
b. Keterampilan birokrat
c. Kepekaan birokrat
d. Keterbukaan pemerintah
Jawaban: d

26. Pengawasan yang efektif antara lain memiliki karakteristik edukatif, maksudnya adalah ...
a. Mencegah terjadinya penyimpangan dan penyelewengan dari rencana semula
b. Memberikan perlindungan bagi yang tidak salah
c. Membimbing agar pelaksana meningkatkan kemampuan untuk melaksanakan tugasnya
d. Menindak terhadap hal-hal yang negatif
Jawaban: c

27. Jika pemerintahan daerah diartikan sebagai pemerintahan lokal, maka pemerintahan daerah adalah
a. Organisasi penyelenggaraan pemerintahan daerah
b. Kegiatan pemerintahan yang dilaksanakan pemerintahan daerah
c. Organisasi yang memimpin pelaksanaan kegiatan pemerintahan
d. Wilayah pemerintahan atau daerah otonom dalam konteks Indonesia
Jawaban: b

28. Karakteristik local state government antara lain …
a. Hubungan pusat dengan daerah hanya hubungan pengawasan
b. Penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan pegawai daerah
c. Penyelenggaraan urusan dibiayai dari sumber keuangan sendiri
d. Kewenangan pejabat pemerintah pusat terbatas
Jawaban: d

29. Penyerahan kekuasaan untuk mengatur daerah dalam lingkungannya sebagai usaha untuk mewujudkan demokrasi dalam pemerintahan negara merupakan…
a. Desentralisasi fungsional
b. Desentralisasi jabatan
c. Desentralisasi kenegaraan
d. Desentralisasi teritorial
Jawaban: c

30. Jika penanganan urusan pemerintahan dilaksanakan berdasarkan tugas, wewenang, dan kewajiban yang senyatanya ada, maka prinsip otonomi yang digunakan adalah … 
a. Nyata
b. Luas
c. Bertanggung jawab
d. Desentralisasi
Jawaban: a

31. Jika urusan yang diserahkan kepada daerah diperinci secara tegas, maka ajaran rumah tangga yang digunakan adalah …
a. Riil
b. Luas
c. Formil
d. Materiil
Jawaban: d

32. Maksud dan tujuan penyerahan kewenangan kepada pemerintah di daerah secara operasional adalah …
a. Menjaga keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia
b. Melaksanakan ketentuan dan amanat UUD 1945
c. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan
d. Menertibkan pelaksanaan tata pemerintahan menuju good governance
Jawaban: c

33. Dalam konteks otonomi daerah, kewajiban vertikal mengandung pengertian sebagai …
a. Kekuasaan untuk mengatur dan mengelola sendiri pemerintahan
b. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan sebagaimana mestinya
c. Kekuatan untuk menjalankan pemerintahan dalam ikatan negara
d. Kemampuan untuk memaksakan kehendak
Jawaban: c

34. Pengawasan dalam bentuk supervisi dan inspeksi merupakan pengawasan ... 
a. Internal
b. Eksternal
c. Langsung
d. Tidak langsung
Jawaban: c

35. Wujud pengawasan represif terhadap penyelenggraan pemerintahan daerah antara lain ...
a. Pengesahan pejabat berwenang terhadap peraturan daerah
b. Pembatalan peraturan daerah
c. Pemberlakuan standar pelayanan minimal
d. Evaluasi laporan penyelenggaraan pemerintah daerah
Jawaban: b

36. Inspektorat kabupaten merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah yang bertugas melakukan pengawasan dalam hal ...
a. Pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten
b. Pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten
c. Pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah
d. Pelaksanaan dekonsentrasi dan tugas pembantuan
Jawaban: a

37. Out put pemeriksaan keuangan yang dilakukan oleh BPK adalah ...
a. Kesimpulan
b. Rekomendasi
c. Temuan
d. Opini
Jawaban: d

38. Lembaga perwakilan rakyat yang bertugas menyalurkan aspirasi dalam kaitan dengan hak orang asli Papua adalah ...
a. Majelis Rakyat Papua
b. Dewan Perwakilan Rakyat Papua
c. Lembaga Adat
d. DPR Kabupaten
Jawaban: a

39. Lembaga yang berfungsi sebagai wahana partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan Aceh dan pemerintah kabupaten/kota di bidang kerukunan masyarakat
adalah ...
a. Majelis Permusyawaratan Ulama
b. Mahkamah Syariah
c. Lembaga Wali Nanggroe
d. Lembaga Adat
Jawaban: d

40. Otonomi Khusus DKI Jakarta lebih difokuskan pada tingkat ...
a. Kota
b. Kabupaten
c. Kabupaten/kota administratif
d. Provinsi
Jawaban: d

41. Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950, pembentukan DPRD di Daerah Istimewa Jogjakarta dilakukan melalui mekanisme...
a. Pengangkatan oleh sultan
b. Pengangkatan langsung
c. Pemilihan umum
d. Permufakatan rakyat
Jawaban: c

42. Kriteria internal dalam pembagian urusan pemerintahan antar susunan pemerintahan antara lain …
a. Akuntabilitas pemerintah daerah
b. Potensi daerah
c. Perimbangan antardaerah
d. Eksternalitas antardaerah
Jawaban: d

43. Jika urusan daerah ditentukan secara limitatif, maka pendekatan pembagian kewenangan yang digunakan adalah…
a. Agency
b. Ultravires
c. General competence
d. Open en arrangement
Jawaban: b

44. Agar organisasi pemerintah daerah dapat dibedakan antara satuan organisasi yang melaksanakan tugas pokok dengan tugas penunjang, maka asas yang digunakan dalam penyusunan organisasi pemerintah daerah adalah …
a. Akordion
b. Keluwesan
c. Pendelegasian wewenang
d. Jalur dan staf
Jawaban: d

45. Unsur pelaksana otonomi daerah pada pemerintah daerah adalah …
a. Sekretariat daerah
b. Inspektorat daerah
c. Dinas daerah
d. Lembaga teknis daerah
Jawaban: c

46. Jenis analisis jabatan yang bertujuan untuk menentukan nilai masing-masing jabatan dalam suatu organisasi adalah …
a. Job analysis for setting rates
b. Job analysis for training purposes
c. Job analysis for personnel spesification
d. Job analysis for method improvements
Jawaban: a

47. Gaji dan tunjangan pegawai negeri sipil daerah dibebankan pada APBD yang bersumber dari…
a. Dana alokasi umum
b. Dana alokasi khusus
c. Dana perimbangan
d. Dana darurat
Jawaban: a

48. Pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap PNS Daerah agar mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pembangunan dilakukan melalui …
a. Diklat dalam Jabatan
b. Diklat Prajabatan
c. Diklat Fungsional
d. Pengembangan melalui Transfer
Jawaban: a

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) Kota/Kabupaten Terbaru  ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!! 
#
Soal Seleksi Kompetensi Bidang (SKB) File ini dalam Bentuk .word File Size 74Kb
Diupload oleh www.bospedia.com

    Pencarian yang paling banyak dicari
    • contoh soal skb kemenkumham
    • kisi-kisi cpns 2021 permenpan pdf
    • contoh soal skb cpns 2022
    • buku cpns 2021 pdf
    • contoh soal skd cpns 2023
    • soal cpns 2020 pdf
    • soal cpns dan pembahasan
    • kisi-kisi skd cpns 2024