ZCgRxn24sMSt1P8PT34NVVluf7C7ODQ8eSh7SrtI

Bookmark

Materi APBD Mapel Ekonomi kelas 11 SMA/MA

Rayyan Al Dziqry Nugraha

21 Aug 2021

... menit baca

Materi APBD Mapel Ekonomi kelas 11 SMA/MA - Halo adik adik apa kabar? semoga dalam keadaan sehat selalu, nah pada kesempatan yang baik ini kakak ingin menyampaikan jangan lupa untuk menggunakan masker, menjaga jarak dan tentunya mencuci tangan untuk menghindari penyebaran wabah virus corona. Oiya kali ini kakak ingin membagikan materi tentang APBD dari mata pelajaran Ekonomi untuk adik adik kelas XI SMA/MA. Semoga dengan adanya materi ini bisa bermanfaat yah. Semangat!!

Materi APBD Mapel Ekonomi kelas 11 SMA/MA

Pada Materi ini materi pembelajaran membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Pada Materi APBN dan APBD akan dijelaskan tentang pengertian, fungsi dan tujuan, mekanisme penyusunan APBN, komponen penerimaan dan Belanja, mekanisme penyusunan serta pengaruh dalam pembanguan Ekonomi. Setelah mempelajari materi ini diharapakan siswa dapat memahami tentang peran APBN dalam pembangunan ekonomi nasional maupun suatu daerah, serta memahami peran APBD dalam pembangunan di daerahnya, sehingga menumbuhkan semangat untuk berpartisipasi dan peduli dalam pembangunan di daerahnya.

Istilah

Anggaran : sebagai suatu perencanaan dalam perusahaan atau organisasi yang disusun secara terpadu dan dijelaskan dalam satuan unit moneter pada satu periode atau jangka waktu yang sudah ditentukan
APBD : aftar sistematis tentang pendapatan dan pengeluaran pemerintah daerah
APBN : Rencana keuangan tahunan negara pemerintah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat
Cukai : pungutan negara yang artien atien dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik tertentu
Daftar yang sistematis : data-data diurutkan berdasarkan kelompok dalam APBN terbagi Pendapatan dan belanja
Komponen : unsur yang termuat dalam suatu data, dalam hal ini komponen APBN meliputi Pendapatan dan belanja
Hibah : merupakan hadiah dari negara-negara donor yangmemberikan kontribusi dana untuk keberlangsungan proses pembangunan di dalam negeri
Satu Periode : satu kurun waktu tertentu per bulan, pertriwulan atau pertahun, APBN digunakan mulai 1 Januari sampai dengan 31 Desember

A. Tujuan Pembelajaran

Setelah kegiatan pembelajaran 3 ini diharapkan siswa dapat menjelaskan pengertian APBD, menjelaskan fungsi dan tujuan dari APBD, mekanisme penyusunan APBD, menidentifikasi komponen penerimaan dan jenis belanja pada APBD, menganalisis pengaruh APBD pada pembangunan ekonomi dan menumbuhkan peduli untuk mengembangkan daerah masing-masing.

B. Uraian Materi

Pada kegiatan pembelajaran ke tiga kita akan mempelajari APBD, yang akan menjelaskan tentang pengertian APBD, Fungsi , Tujuan, Komponen Pendapatan dan belanja daerah serta pengaruh APBD pada pembangunan ekonomi. Anda tentunya berharap kegiatan pembelejaran ini akan lebih meningkatkan pengetahuan khususnya APBD dan tentunya pengetahuan yang sudah anda miliki mendorong kita untuk lebih mencintai Indonesia. Baik kita akan mulai pembahasannya.

1. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Menurut Permendagri Nomor 21 Tahun 2011, APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD merupakan instrument kebijakan yang utama bagi pemerintah daerah. Anggaran daerah juga digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran. Berdasarkan pengertian di atas maka APBD yang dikeluarkan setiap tahun akan mencerminkan besaran pendapatan dan pengeluaran yang dibutuhkan unutk pengelolaan suatu daerah. Daerah yang dimaksud mulai dari Daerah Tingkat II kota dan kabupaten dan Daerah TK I Provinsi.

2. Fungsi dan tujuan APBD

2.1 Fungsi APBD

Pada pembahasan APBN kita sudah membahas fungsi APBN, selanjutnya kita membahas tentang APBD, tentunya kita bertanya apakah fungsi APBN dan APBD memiliki kesamaan?. Baik untuk membahas pertanyaan tersebut kita akan bahas tentang fungsi APBD.

Fungsi APBD Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi sebagai berikut :

Fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. Otorisasi berarti pemberian kekuasaan pada pihak yang berwenang untuk melaksanakan anggaran, pendapatan, belanja dan pembiayaan sesuai APBD yang dibuat.
Fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran. Serta meningkatkan efesiensi serta efektivitas perekonomian.
Fungsi distribusi – APBD adalah ‘uang rakyat’, maka penggunaannya pun harus digunakan untuk memakmurkan dan menyejahterakan rakyat di daerah yang bersangkutan. Penyusunan APBD ini harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum daerah yang bersangkutan.
Fungsi stabilitasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

2.2 Tujuan APBD

APBD disusun sebagai pedoman pemerintah daerah dalam mengatur penerimaan serta belanja. Berikut beberapa tujuan APBD, di antaranya:

Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.
Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

3 Mekanisme Penyusunan APBD

Mekanisme penyusunan APBN sudah kita pelajari tentunya adan sudah paham, sekarang bagaimana mekanisme penyusunan APBD ?

Mekamisme penyusunan APBD dapat dirinci sebagai berikut:

Pemerintah daerah menyusun RAPBD (Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah).
Pemerintah daerah akan mengajukan RAPBD tersebut kepada DRPD untuk dirapatkan apakan RAPBD tersebut disetujui atau tidak.
Jika DPRD memutuskan untuk menyetujui RAPBD, maka RAPBD akan disahkan menjadi APBD.
APBD ditetapkan dengan perda paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan
Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sbelum berakhirnya anggaran
APBD yang telah ditetapkan dengan Perda disampaikan kepada gubernur bagi pemerintah kota/kabupaten dan kepada presiden melalui Mendagri bagi pemerintah provinsi

4 Komponen APBD

Baik selanjutnya kita akan membahas tentang komponen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), untuk menambah wawasan silahkan anda perhatikan secara seksama contoh APBD Pemerintah Kabupaten X dari tahun 2011-2013 berikut:

Setelah anda melihat contoh APBD di atas kita bisa mengidentifikasi komponen yang menyusun suatu APBD, secara umum APBD akan memuat dua komponen besar yaitu Pendapatan dan Pengeluaran. Baik kita akan bahas secara mendalam dua komponen tersebut.

4.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah didapatkan dari:

a. Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)
Retrebusi Daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain

b. Dana Perimbangan

Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak
Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. DAU tersebut dialokasikan dalam bentuk block grant, yaitu penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada daerah.
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan lain ebagainya

c. Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah

Pendapatan Hibah

4.2 Belanja Daerah

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Belanja tidak langsung biasa terdiri atas :

Belanja Pegawai yang meliputi meliputi gaji dan tunjangan, tambahan penghasilan PNS, belanja penerimaan lainnya pimpinan dan anggota DPRD dan biaya pemungutan pajak daerah.
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa dan Partai Politik

b. Belanja Langsung

Belanja langsung, yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. Belanja langsung ini terdiri dari beberapa komponen lain yang lebih kecil lainnya seperti yaitu belanja pegawai termasuk honorarium PNS, honorarium non-PNS, uang lembur, belanja beasiswa pendidikan PNS, belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis PNS. Selain itu, belanja langsung juga termasuk belanja barang dan jasa serta belanja modal.

5 Pengaruh APBD pada Pembangunan Ekonomi Daerah

APBD yang merupakan suatu rencana dalam pembangunan suatu daerah tentunya akan memiliki pengaruh atas beberapa sektor perekonomi yang ada di daerah tersebut, oleh sebab itu penyusunan APBD harus memperhatikan perencanaan pembanguan ekonomi, Berikut beberapa kesimpulan dari kajian pengaruh APBD terhadap pembanguan ekonomi sebagai berikut :

mengenai dampak dari pengelolaan Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah
mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu daerah secara signifikan.
mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing.
mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD

C. Rangkuman

APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui oleh pemerintah daerah dan DPRD, serta ditetapkan dengan peraturan daerah
Fungsi APBD Pada Permendagri Nomor 13 Tahun 2006, APBD memiliki beberapa fungsi otorisasi ,fungsi perencanaan ,fungsi pengawasan , fungsi alokasi ,fungsi distribusi dan fungsi stabilitasi
Komponen APBD terdiri atas Pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan terbagi atas Pendapatan Daerah yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah, Dana perimbangan dan Pendapatan Daerah Lain-Lain yang Sah . Belanja daerah terdiri atas belanja tidak langsung dan Belanja Langsung
APBD yang merupakan suatu rencana dalam pembangunan suatu daerah tentunya akan memiliki pengaruh atas beberapa sektor perekonomi yang ada di daerah tersebut

D. Penugasan Mandiri

Anda telah mempelajari materi tentang anggran pendapatan daerah, untuk lebih memahami dan mengetahui tentang arah pengembangan pembangunan di daerah. Coba cari APBD yang ada di daerah anda, kemudian tuliskan prioritas pembangunan yang tergambar pada agar secara tidak langsung anda peduli dengan pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah.

Tuliskan hasil kajian anda dalam buku catatan

E. Latihan Soal

Dengan mengucapkan rasa syukur anda telah menyelesaikan modul ini, sebelum anda melanjutkan dengan mengerjakan evaluasi silahkan untuk mengerjakan latihan soal agar dapat mengetahui tingkatkan pemahaman pada kegiatan belajar ke tiga. Baik silahkan mengerjakan latihan soal dengan sebaik-baiknya.

Pilihlah jawaban yang paling tepat

1. Pengesahan APBD oleh DPRD dan dituangkan dalam peraturan pemerintah selambat-lambatnya dilakukan ……. setelah APBN ditetapkan

A. satu minggu

B. satu bulan

C. tiga minggu

D. tiga bulan

E. empat bulan

2. Pernyataan dibawah ini yang tidak termasuk tujuan dibuatnya APBD adalah…

A. Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.

B. Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.

C. Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.

D. Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

E. Meningkatkan penguasaan pemerintah daerah terhadap SDA

3. APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, hal ini berarti APBD memiliki fungsi….

A. Otorisasi

B. perencanaan

C. pengawasan ,

D. alokasi

E. distribusi

4. Berikut ini yang tidak termasuk Pendapatan Asli Daerah adalah….

A. Dana alokasi umum

B. Pajak Daerah

C. Retrebusi Daerah

D. Pajak hiburan

E. Parkir

5. APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional . Berikut bidang yang menjadi urusan wajib adalah….

A. pendidikan,

B. kesehatan

C. perumahan

D. Energi dan sumber daya mineral

E. Kebudayaan

6. Belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah disebut….

A. Belanja rutin

B. Belanja pembangunan

C. Belanja langsung

D. Belanja tidak langsung

E. Belanja pegawai

7. Komponen Belanja dibawah ini termasuk belanja tidak langsung kecuali….

A. Belanja pegawai

B. Belanja modal

C. Belanja Bunga

D. Belanja Subsidi

E. Belanja Hibah

8. Dana alokasi umum termasuk dalam ….

A. Dana perimbangan

B. Dana pembangunan

C. Dana penyeimbang

D. Dana otonomi daerah

E. Dana bencana

9. Pengesahan anggaran pendapatan dan belanja daerah oleh DPRD, dibuat dalam bentuk….

A. Undang-udang

B. Kepres

C. Permendagri

D. Perda

E. Nota keuangan

10. Dampak dari APBD terhadap perekonomian di suatu daerah adalah…

A. Meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah

B. mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu daerah secara signifikan.

C. mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran

D. mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonomi

E. Meningkat status sosial para penguasa dan pengelola daerah

Kunci Jawaban Latihan

1. B

APBD ditetapkan dengan perda paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan
Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sbelum berakhirnya anggaran

2. E

tujuan APBD, di antaranya:

Membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal.
Meningkatkan pengaturan atau juga kordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah.
Menciptakan efisiesnsi terhadap penyediaan barang dan jasa.
Menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah.

3. D

Fungsi otorisasi APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan.
Fungsi perencanaan APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan.
Fungsi pengawasan APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.
Fungsi alokasi APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran..
Fungsi distribusi PBD ini harus bisa mendukung berbagai aktivitas daerah yang menjadi contoh kegiatan memajukan kesejahteraan umum daerah yang bersangkutan.
Fungsi stabilitasi APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah.

4. A

Pendapatan Asli Daerah

Pajak Daerah (PBB, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan, dll)
Retrebusi Daerah seperti perizinan mendirikan usaha, tempat rekreasi, parkir
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
Pendapatan Asli Daerah Lain-Lain

5. D

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya

6. C

Belanja langsung, yaitu belanja yang memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan daerah. seperti yaitu belanja pegawai termasuk honorarium PNS, honorarium non-PNS, uang lembur

7. B

Belanja tidak langsung, yaitu belanja yang tidak memiliki kaitan langsung dengan program kerja dan kegiatan. Belanja tidak langsung biasa terdiri atas :

Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja Subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial

8. A

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber daripendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antardaerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional seperti pendidikan, kesehatan dan lain sebagainya

9.D

APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat satu bulan setelah APBN disahkan
Perubahan APBD ditetapkan dengan Perda paling lambat tiga bulan sbelum berakhirnya anggaran

10. E

Anggaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) memiliki dampak

mempengaruhi perekonomian yang dimiliki, kesejahteraan masyarakat yang ada di daerah
mampu mereduksi tingkat kemiskinan yang ada disuatu daerah secara signifikan.
mempengaruhi terhadap pengurangan atau penanggulangan masalah pengangguran yang dimiliki di daerah masing-masing.
mempengaruhi tingkat pertumbuhan ekonominya secara signifikan melalui alokasi APBD

F. Penilaian Diri

Anda sudah menyelesaikan latihan soal, selanjutnya untuk mengevaluasi anda dalam mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran 3 coba anda isi instrumen dibawah ini dengan jujur dan apa adanya. Jika anda merasa pertanyaan itu sesuai maka anda beri tanda rumput(√) pada bagian “ya” , jika tidak anda beri tanda pada bagian “tidak” kemudian silahkan nilai anda sendiri.

Jika ternyata jawaban semua “ya” maka anda telah berhasil mempelajari materi pada kegiatan pembelajaran ini. Jika masih ada jawan “ Tidak “ maka silahkan lihat kembali materi yang dirasa belum dipahami.

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Materi APBD Mapel Ekonomi kelas 11 SMA/MA ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!