Lengkap - 40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru

Riolan

21 Aug 2018 Update: 27 Sep 2018

... menit baca

40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Halo sahabat bospedia.com dimana saja berada, pada kesempatan yang baik ini, admin ingin berbagi Contoh soal untuk mata pelajaran PKN atau disebut dengan kwarganegaraan. Mata pelajaran yang admin bagikan ini khsusus untuk adik adik yang sedang duduk dibangku kelas 10 SMA/MA, soal ini sudah admin sediakan juga kunci jawabannya. Sehingga adik bisa memperlajarinya dengan mengerjakan soal soal latihan. Oiya PKN adalah suatu pendidikan dialogial yang mengkaji dan membahas tentang Rule of law, HAM, politik, dan demokrasi dengan harapan peserta didik paham dan mampu berpikir kritis serta dapat berpartisipasi dalam berpolitik secara dewasa dan demokrasi yang bertanggung jawab.

40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru

Desentraliasi atau Otonom Daerah

Desentralisasi

Desentralisasi adalah suatu proses penyerahan sebagian wewenang dan tanggung jawab dari pemerintah pusat kepada lembaga lembaga pemerintah daerah. Kelebihan desentralisasi adalah :

Struktur organisasi yang didesentralisasikan merupakan pendelegasian wewenang dan mempe-ringan manajemen pemerintah pusat.
Mengurangi bertumpuknya pekerjaan di pusat pemerintahan.
Dalam menghadapi permasalahan yang amat mendesak, pemerintah daerah tidak perlu menunggu instruksi dari pusat.
Peningkatan efisiensi dalam segala hal, khususnya penyelenggara pemerintahan baik pusat maupun daerah.
Dapat mengurangi birokrasi dalam arti buruk karena keputusan dapat segera dilaksanakan.

Kelemahannya antara lain :

Besarnya organ-organ pemerintahan yang membuat struktur pemerintahan bertambah kompleks dan berimplikasi pada lemahnya koordinasi.
Keseimbangan dan kesesuaian antara bermacam-macam kepentingan daerah dapat lebih mudah terganggu.
Desentralisasi teritorial mendorong timbulnya paham kedaerahan.
Keputusan yang diambil memerlukan waktu yang lama karena memerlukan perundingan yang bertele-tele.
Desentralisasi memerlukan biaya yang besar dan sulit untuk memperoleh keseragaman dan kesederhanaan.

Otonomi Daerah
Otonomi daerah adalah kewajiban yang diberikan kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat.

Otonomi Daerah Dalam Konteks Negara Kesatuan
Pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia diselenggarakan dalam rangka memperbaiki kesejahteraan rakyat. Pengembangan suatu daerah dapat disesuaikan oleh pemerintah daerah dengan memperhatikan potensi dan kekhasan daerah masing-masing.

Landasan Hukum

UU nomer 1 tahun 1945 tentang KND
UU nomer 18 tahun 1965 tentang pokok-pokok pemerintah daerah
UU nomer 22 tahun 2009 tentang Pemerintah Daerah
UU nomer 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah
Perpu nomer 3 tahun 2005 tentang perubahan atas UU pada poin e
Tap MPR-RI No. XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah
Pasal 18 UUD pada Ayat (1) dan (2) menyebutkan bahwa NKRI dibagi atas provinsi, kabupaten, dan kota yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.

Nilai, Dimensi, dan Prinsip Otonomin Daerah di Indonesia

Terdapat 2 nilai dasar :

Nilai Unitaris, yang diwujudkan dalam pandangan bahwa Indonesia tidak mempunyai kesatuan pemerintahan lain di dalamnya yang bersifat negara (Eenheidstaat)
Nilai Dasar Desentralisasi Teritorial bersumber dari isi dan jiwa Pasal 18 Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Berdasarkan nilai ini pemerintah diwajibkan untuk melaksanakan politik desentralisasi dan dekonsentrasi di bidang ketatanegaraan.

Soal UAS PKN Kelas 10 SMA/MA

40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA.. SELAMAT MENGUNDUH YAA...

Berikut bospedia memberikan Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA

PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada Pengawas/Guru

A. Jawablah soal dibahwah ini dengan benar!

1. Berikut wujud partisipasi terhadap konstitusi negara yang diterapkan dalam sekolah, kecuali....
a. taat dan patuh terhadap tata tertib sekolah
b. melaksanakan program kegiatan OSIS dengan baik
c. mengembangkan sikap sadar dan rasional
d. melaksanakan hasil keputusan bersama
e. taat dan patuh terhadap orang tua
jawaban: e

2. Wujud partisipasi terhadap konstitusi negara dapat dimulai dari....
a. negara
b. diri sendiri
c. pemerintah
d. keluarga
e. masyarakat
jawaban: b

3. Hubungan pembukaan teradap pasal-pasal UUD 1945 adalah hubungan yang bersifat....
a. kausa-organik
b. satu kesatuan yang erat
c. hierarki piramida
d. penjelasan
e. sistematis
jawaban: b

4. Aturan untuk mengubah UUD 1945 diatur didalam....
a. Pasal 36 UUD 1945
b. Pasal 35 UUD 1945
c. Pasal 37 UUD 1945
d. Pasal 27 UUD 1945
e. Pasal 30 UUD 1945
jawaban: c

5. Berikut ciri-ciri konstitusi Negara, kecuali....
a. bersifat adil agar suatu bentuk pemerintahan dapat dijalankan secara demokrasi

b. melindungi asas demokrasi
c. menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan rakyat
d. menciptakan kedaulatan tertinggi yang berada di tangan pemerintah
e. menentukan suatu hukum
jawaban: d

6. Pancasila sebagai dasar negara tercantum didalam pembukaan UUD 1945 pada....
a. Alinea 3
b. Alinea 1
c. Alinea 2
d. Alenia 4
e. Alenia 1 dan 2
jawaban: d

7. Jiwa dan semangat persatuan yang telah menjiwai kehidupan masyarakat Indonesia tersirat dalam Pancasila yaitu sila ke....
a. Satu
b. Tiga
c. Lima
d. Dua
e. Empat
jawaban: b

8. Sumber dari segala sumber hukum di Indonesia adalah....
a. UUD 1945
b. TAP MPR
c. Peraturan Pemerintah
d. Pancasila
e. Undang-undang
jawaban: d

9. Berikut tujuan adanya konstitusi Negara, kecuali....
a. memberikan pembatasan dan pengawasan terhadap kekuasaan politik
b. membebaskan kekuasaan
c. melindungi HAM
d. Pedoman penyelenggaraan Negara
e. pedoman pembubaran Negara
jawaban: e

10. Hukum dasar yang tidak tertulis yang diakui juga dalam praktek ketatanegaraan Indonesia adalah....
a. Konvensi
b. Pancasila
c. UUD 1945
d. Undang-undang
e. Konstitusi
jawaban: a

11. Seseorang yang memiliki dua atau lebih kewarganegaraan disebut....
a. bilateral
b. multilateral
c. bipatride
c. apatride
d. stelsel aktif
jawaban: c

12. Penghentian status kewarganegaraan sebagai tindakan hukum karena yang bersangkutan memperoleh kewarganegaraan dari Negara lain disebut...
a. devrivation
b. renunciation
c. representator
d. depriator
e. termination
jawaban: e

13. Asas yang menentukan kewarganegaraan seseorang berdasarkan hubungan darah atau keturunan disebut....
a. Ius sanguinis
b. Ius soli
c. kewarganegaraan tunggal
d. kewarganegaraan ganda
e. asas tempat kelahiran
jawaban: a

14. Warganegara yang baik adalah warganegara yang dapat menggunakan haknya secara bertanggung jawab untuk....
a. kemanusiaan
b. pamer
c. kemasyarakatan
d. persatuan
e. kekeluargaan
jawaban: a

15. Berikut kewajiban sebagai warganegara Indonesia, kecuali....
a. menjaga dan melestarikan lingkungan
b. hak memperoleh pendidikan dan pengajaran
c. hidup rukun dengan sesama
d. membayara pajak

e. patuh, taat dan menjalankan segala peraturan dan undang-undang yang berlaku
jawaban: b

16. Berikut cara-cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia, kecuali....
a. kelahiran
b. kematian
c. pernikahan
d. pengangkatan
e. permohonan kewarganegaraan
jawaban: b

17. Setiap orang yang bertempat di suatu negara dalam waktu tidak terbatas, dan terdiri dari warganegara dan bukan warganegara disebut....
a. warganegara
b. penduduk
c. masyarakat
d. warga masyarakat
e. bukan warganegara
jawaban: b

18. Cara memperoleh kewarganegaraan Indonesia melalui naturalisasi, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan kepada menteri.....
a. Hankam
b.Sosial
c. Kehakiman
d. Luar Negeri
e. Dalam negeri
jawaban: c

19. Istilah konstitusi di Negara Inggris adalah....
a. constituer
b. constitution
c. constitutie
d. copnstituere
e. verfassung
jawaban: b

20. Berikut wujud partisipasi terhadap konstitusi Negara yang diterapkan dalam masyarakat, kecuali....
a. menjunjung tinggi norma-norma pergaulan
b. mengikuti kegiatan yang ada dalam karang taruna
c. mengembangkan sikap sadar dan rasional
d. menjalin persatuan dan kerukunan warga melalui berbagai kegiatan
e. sadar pada ketentuan yang menjadi keputusan bersama
jawaban: c

21. Hak untuk memilih suatu kewarganegaraan dalam stelsel aktif disebut....
a. hak asasi
b. hak opsi
c. hak repudiasi
d. eigendom
e. postal
jawaban: b

22. Pembukaan UUD 1945 merupakan sumber motivasi, aspirasi, serta tekad bangsa Indonesia untuk mencapai....
a. keteraturaan negara
b. ketentuan negara
c. cita-cita bangsa
d. tujuan pendidikan
e. tujuan nasional
jawaban: e

23. Konstitusi dikatakan kaku apabila....
a. mudah dianalisi
b. mudah diperbaharui
c. mudah diganti
d. sulit dirubah
e. mudah dirubah
jawaban: d

24. Seseorang yang memperoleh kewarganegaraan melalui pengangkatan adalah seorang anak asing yang .....
a. jika memperoleh kewarganegaraan Indonesia tidak menjadi berkewarganegaraaan ganda
b. tidak pernah dijatuhi pidana karena melakukan tindak pidana penjara satu tahun atau lebh
c. pengangkatan anak itu memperoleh penetapan pengadilan
d. telah berusia, delapan belas tahun atau lebih

e. sehat jasmani dan rohani
jawaban: c

25. Menurut pasal 26 ayat 3 UUD 1945, hal-hal yang mengenai warganegara dan penduduk diatur dalam....
a. UU
b. Perda
c. PP
d. Perpu
e. Kepres
jawaban: a

26. Dalam bahasa politik, persamaan kedudukan warganegara biasa disebut dengan istilah....
a. property right
b. political right
c. personal equality
d. right of legal quality
e. political equality
jawaban: c

27. Berikut yang termasuk persamaan kedudukan dibidang sosial-budaya adalah....
a. Diperlakukan secara diskriminatif
b. mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum
c. mendapat perlindungan hukum
d. mendapatkan kewarganegaraan
e. mendapatkan pendidikan
jawaban: e

28. Berikut persamaan kedudukan dalam bidang hukum, kecuali....
a. diberlakukan secara diskriminatif
b. mendapat kewarganegaraan
c. memperoleh pelayanan pendidikan
d. mendapatkan perlindungan hukum
e. mendapat perlakuan yang sama dalam bidang hukum
jawaban: c

29. Kedudukan tertinggi dalam peraturan perundang-undangan adalah....
a. Pancasila
b. Undang-undang dasar
c. Peraturan daerah
d. Peraturan pemerintah
e. Undang-undang
jawaban: b

30. Prinsip persamaan kedudukan warganegara merupakan ciri khas negara....
a. Agraris
b. demokrasi
c. bilateral
d. multilateral
e. liberal
jawaban: b

31. Berikut bentuk hukum di Indonesia, kecuali....
a. Undang-undang
b. Undang-undang Dasar
c. PERPU
d. Peraturan Pemerintah
e. Peraturan Masyarakat
jawaban: e

32. Berikut merupakan ciri-ciri sistem pemerintahan parlementer, kecuali....
a. Terdapat hubungan yang erat antara ekstekutif dan legislatif
b. Eksektutif dapat membubarkan parlemen
c. Eksekutif bertanggung jawab kepada legislatif
d. Kabinet dibentuk oleh parlemen berdasarkan hasil pemilu
e. Menteri-menteri bertanggungjawab kepada parlemen
jawaban: b

33. Pemisahan kekuasaan secara tegas antara kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif disebut.....
a. Bicameral
b. Kabinet ministerial
c. Kabinet presidensial
d. Trias politica
e. Moncreameal
jawaban: d

34. Kabinet yang dalam pelaksanaan tugas dipertanggungjawabkan kepada presiden disebut kabinet....
a. Presidensial
b. Liberalis
c. Sosialis
d. Komuniks
e. Parlementer
jawaban: a

35. Struktur politik dalam suasan pemerintahan, yang bertugas menjalankan fungsi-fungsi pengambilan dan pelaksanaan keputusan disebut....
a. sistem politik
b. struktur politik
c. infra struktur
e. supra struktur
jawaban: e

36. Fungsi pembentuk undang-undang disebut juga fungsi....
a. legislatif
b. pengawasan
c. kontrol
d. anggaran
e. pengambilan keputusan
jawaban: legislatif

37. Suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orentasi, nilai-niali dan cita-cita yang sama disebut.....
a. kelompok penekan
b. kelompok kepentingan
c. partai politik
d. media komunikasi politik
e. pers
jawaban: c

38. Proses pembentukan sikap dan organisasi politik anggota masyarakat disebut dengan.... politik
a. sosialisasi
b. komunikasi
c. budaya
d. psikologi
e. budaya

39. Berikut adalah lembaga-lembaga yang termasuk di dalam supra struktur politik Indonesia, kecuali....
a. Mahkamah konstitusi
b. Badan Pemeriksa Keuangan
c. Partai politik
d. Pemerintah Daerah
e. Dewan Perwakilan Rakyat
jawaban: c

40. Kegiatan interaksi antara pemerintah dengan masyarakat dalam rangka proses pembuatan kebijakan dan keputusan yang mengikat disebut....
a. sistem
b. politik
c. sistem politik
d. kebijakan
e. ketentuan
jawaban: b

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya 40+ Contoh Soal PG PKN Kelas 10 SMA/MA dan Kunci Jawabnya Terbaru para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!!