Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

Lengkap - Contoh Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI tahun 1945 Kelas 10 SMA/MA

Contoh Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI tahun 1945 Kelas 10 SMA/MA - Adik adik apa kabar? semoga selalu dalam keadaan sehat sehat saja ya. Jangan lupa untuk selalu mengukuti prokes yang disarankan pemerintah dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak dan tentunya mencuci tangan untuk menghidari pademi covid 19, oh iya pada kesempatan yang baik ini kakak ingin membagikan kepada adik adik mengenai soal latihan yang telah disusun dari mata pelajaran Pendidikan Kwarganegaraan yaitu Contoh Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut Undang Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tahun 1945. Semoga bermanfaat dan selamat mengerjakan.

Contoh Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI tahun 1945 Kelas 10 SMA/MA
Contoh Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI tahun 1945 Kelas 10 SMA/MA

Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI tahun 1945

Contoh Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI tahun 1945 Kelas 10 SMA/MA - Bagi sahabat bospedia dimana saja berada yang ingin sekali mempelajari Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI tahun 1945 ini, adik adik bisa menguduh materi ini di bospedia dalam bentuk file doc. Berikut ini adalah rincian Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI tahun 1945. SELAMAT MENGUNDUH YAA..


PETUNJUK UMUM
1. Tulis namamu di sudut kanan atas
2. Bacalah setiap soal dengan teliti.
3. Kerjakan dulu soal yang kamu anggap mudah.
4. Periksa kembali pekerjaanmu sebelum diserahkan pada pengawas.

Pilihlah jawaban yang tepat !

1. Pada hakikatnya sistem politik adalah mekanisme seperangkat fungsi atau peranan dalam struktur politik dalam hubungan satu sama lain yang berfungsi langgeng. Pernyataan tersebut dikemukakan oleh… 
A. Almond  
B. Sukarna 
C. Robert Dahl  
D. David Easton   
E. Rusandi Sumintapura  

2. Pada dasarnya suasana kehidupan politik pemerintahan, yang terdiri atas lembaga legislatif,eksekutif, dan yudikatif, dinamakan ... 
A. Interest Group 
B. Pressure Group 
C. Political Figures 
D. Infrastruktur Politik  
E. Suprastruktur Politik   

3. Perhatikan lembaga di bawah ini ! 
1. Lembaga swadaya masyarakat 
2. Dewan Perwakilan Rakyat 
3. Dewan Perwakilan Daerah 
4. Komisi Pemberantasan Korupsi 
5. presiden dan Wakil Presiden 
6. Mahkamah Konstitusi 
Berdasarkan lembaga tersebut di atas, yang merupakan lembaga suprastruktur dalam sistim politik Indonesia ditandai oleh nomor …. 
A. 1, 2, 3 dan 4 
B. 1, 3, 4 dan 5 
C. 1, 3, 5 dan 6 
D. 2, 3, 5 dan 6 
E. 3, 4, 5 dan 6 

4. Pada dasarnya Insfrasruktur Politik mencakup seluruh organisasi untuk menyalurkan aspirasi rakyat, kecuali ... 
A. Partai Politik 
B. Lembaga Negara  
C. Kelompok Penekan  
D. Kelompok Kepentingan  
E. Pendapat Umum bersama media massa. 

5. Perhatikan kewenangan MPR: 
1. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan mengubah Undang-Undang Dasar, 
2. Menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara, 
3. Memilih Presiden dan Wakil Presiden, 
4. Menetapkan Undang-Undang Dasar dan/ Perubahan UUD, 
5. Melantik Presiden dan Wakil Presiden, 

6. Memberhentikan Presiden dan/ Wakil Presiden, serta Berdasarkan data diatas yang merupakan kewenangan Majelis Permusyawaratan Rakyat setelah diadakannya Perubahan UUD NRI Tahun 1945 ditandai oleh nomor ... 
A. 1, 2, dan 3  
B. 2, 4, dan 6 
C. 3, 4, dan 5 
D. 3, 4, dan 6 
E. 4, 5, dan 6    

6. Menurut pasal 2 ayat (1) Keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) pasca Perubahan Keempat UUD NRI Tahun 1945 terdiri dari .... 
A. DPR dan MPR  
B. DPR dan DPD   
C. DPR dan DPRD 
D. DPD dan DPRD 
E. DPRD I dan DPRD II 

7. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun  1945 pasal 11, yaitu …  
A. menetapkan dan mengesahkan APBN tiap awal tahun 
B. mengangkat menteri-menteri untuk memimpin kementerian 
C. memberi gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan 
D. mengangkat duta dan konsul untuk ditempatkan di negara lain 
E. menyatakan perang dan membuat perjanjian dengan negara lain 

8. Menurut UUD NRI Tahun  1945, yang berwenang mengusulkan pemberhentian presiden jika terjadi pelanggaran terhadap konstitusi adalah .... 
A. Mahkamah Agung 
B. Rakyat yang memilih   
C. Mahkamah Konstitusi   
D. Dewan Perwakilan Rakyat  
E. Majelis Permusyawaratan Rakyat 

9. Hubungan kerja antara Presiden dan DPR menurut UUD NRI Tahun  1945 pasal 23 ayat 1 dalam hal… 
A. menetapkan UU 
B. menyatakan perang 
C. menetapkan anggaran 
D. mengangkat duta dan konsul 
E. mengangkat menteri-menteri 

10. Menurut Pasal 23F UUD UUD NRI 1945  Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan dari ..... 
A. Mahkamah Agung  
B. Mahkamah Konstitusi  
C. Dewan Perwakilan Rakyat  
D. Dewan Perwakilan Daerah  
E. Badan Pengawas Keuangan  

11. Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan … 
A. Mahkamah Agung 
B. Mahkamah konstitusi 
C. Dewan Perwakilan Daerah 
D. Badan Pemeriksa Keuangan\ 
E. Pendapat Menteri Keuangan 

12. Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga Negara, Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan… 
A. federatif 
B. legislatif 
C. eksekutif 
D. yudikatif 
E. koordinatif 

13. Menurut pasal 14 UUD NRI tahun 1945, Presdiden memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan .... 
A. Mahkamah Agung   
B. Pengadilan Banding  
C. Mahkamah Konstitusi 
D. Menteri Hukum dan HAM 
E. Dewan Perwakilan Rakyat  

14. Menurut UUD 1945 dalam hal pemberian Amnesti  oleh kepala Negara, presiden meminta pertimbangan dari … 
A. Mahkamah Agung   
B. Pengadilan Banding  
C. Mahkamah Konstitusi 
D. Menteri Hukum dan HAM 
E. Dewan Perwakilan Rakyat  

15. Lembaga yang wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga, telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya, adalah… 
A. Mahkamah Agung  
B. Mahkamah Konstitusi  
C. Dewan Perwakilan Rakyat  
D. Dewan Perwakilan Daerah  
E. Badan Pengawas Keuangan  

16. Lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dan putusannya bersifat final, adalah … 
A. Mahkamah Agung  
B. Mahkamah Konstitusi  
C. Dewan Perwakilan Rakyat  
D. Dewan Perwakilan Daerah  
E. Badan Pengawas Keuangan  

17. Dibawah ini merupakan kewenangan dari Mahkamah Konstitusi, kecuali .... 
A. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang 
B. Memilih dan Memberhentikan Presiden dan wakil Presiden    
C. Melakukan putusan atau sengketa kewenangan antar lembaga negara yang ditentukan menurut Undang-Undang Dasar 
D. Memutuskan perkara perselisihan mengenai hasil-hasil pemilihan umum 
E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik. 

18. Badan yang memiliki kewenangan judicial review atas peraturan di bawah Undang-Undang  adalah... 
A. Mahkamah Agung   
B. Mahkamah Konstitusi   
C. Dewan Perwakilan Rakyat   
D. Dewan Perwakilan Daerah   
E. Badan Pemeriksa Keuangan    

19. Keberadaan Komisi Yudisial diatur dalam Bab IX UUD UUD NRI 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman. Pada dasarnya memiliki kewenangan dalam hal ... 
A. Mengusulkan pengangkatan Hakim Agung    
B. Melakukan pengawasan atas Anggota DPR 
C. Mengawasi dengan cermat semua perbuatan para hakim 
D. Melakukan pengujian atas konstitusional Undang-Undang 
E. Memutuskan perkara berkenaan dengan pembubaran partai politik. 

20. Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung,  Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman dibidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh… 
A. Presiden 
B. Mahkamah Agung  
C. Dewan Perwakilan Rakyat  
D. Dewan Perwakilan Daerah  
E. Badan Pengawas Keuangan  

21. Menurut Pasal 23E UUD UUD NRI 1945  Lemabaga negara yang memiliki fungsi berkaitan dengan fungsi pengawasan, berkenaan dengan pengelolaan keuangan Negara adalah ... 
A. Mahkamah Agung   
B. Mahkamah Konstitusi   
C. Dewan Perwakilan Rakyat   
D. Dewan Perwakilan Daerah   
E. Badan Pemeriksa Keuangan    

22. Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.  Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada…. 
A. MA dan MK 
B. DPR dan DPD 
C. BPK dan DPD 
D. MPR dan DPR 
E. Presiden dan Wakil Presiden 

23. APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya…. 
A. kejayaan bangsa 
B. kemakmuran rakyat  
C. Kesejahteraan rakyat 
D. kemahmuran pemerintah 
E. kestabilan pemerintahan 

24. Bank Indonesia mempunyai satu tujuan, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadapbarang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain. Untuk mencapai tujuannya, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut, kecuali… 
A. mengatur dan mengawasi Bank 
B. menetapkan kebijakan moneter 
C. melaksanakan kebijakan moneter 
D. lembaga negara yang independen 
E. mengatur kelancaran sistem pembayaran 

25. Pada dasarnya suatu organisasi yang berusaha mempengaruhi kebijaksanaan pemerintah, pada waktu yang sama, dan berkehendak memperoleh jabatan publik adalah ..... 
A. Partai Politik 
B. Organisasi Polik 
C. Kelompok Penekan 
D. Kelompok Kepentingan   
E. Organi Kemasyarakatan 

26. Perhatikan gambar berikut ! 
 
Sumber : tugassekolah.com 
Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah …. 
1. ikut memilih dalam pemilihan umum 
2. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan 
3. ikut antri dalam berbagai kegiatan masyarakat 
4. membantu masyarakat untuk antri dalam kegiatan 5. membantu masyarakat dalam kegiatan gotong royong 

27. Perhatikan gambar berikut ! 
 
Sumber : bidikbanten.com 
Berdasarkan gambar diatas, bentuk partisipasi dalam kegiatan politik warga negara sebagaimana ditunjukan oleh gambar diatas adalah …. 
A. membawa poster demi kebaikan bangsa 
B. demonstrasi untuk perubahan secara damai 
C. berdemonstrasi menjatuhkan pemerintahan 
D. membantu masyarakat kehidupan berbangsa 
E. bersama-sama menolak  pemerintah yang sah 

28. berikut ini adalah salah satu sikap yang mencerminkan peduli terhadap Lembaga di sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni…. 
A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas 
B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia 
C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah 
D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya 
E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama 

29. Berikut sikap yang tidak mencerminkan peduli terhadap Lembaga sekolah sebagai cerminan Lembaga negara, yakni…. 
A. Menghormati kebijakan wakil kepala sekolah bagian kekalianan yang menerapkan tata tertib sekolah dengan tegas 
B. Mengikuti pemilihan calon ketua OSIS di sekolah sendiri sebagai wujud dukungan pada sistem demokrasi di Indonesia 
C. Membuat Latihan kepemimpinan untuk organisasi sebagai kegiatan rutin sehingga tidak perlu izin pada pimpinan sekolah 
D. Mendukung setiap kebijakan ketua OSIS yang dapat menguntungkan pribadi dan kelompoknya 
E. Menggunakan PSAS dan atribut yang ditetapkan sebagai aturan bersama 

30. Keberhasilan suatu bangsa sangat ditentukan oleh kemampuan untuk menerapkan kedisiplinan yaitu...  
A. menyesuaikan budaya asing yang masuk dengan kebudayaan nasional 
B. memelihara dan menjaga stabilitas nasional yang sehat dan dinamis C. pandai menggunakan waktu dan kesempatan yang ada dengan baik  
D. tidak terpengaruh dengan perbuatan-perbuatan yang tercela 
E. adanya kesadaran dan ketaatan untuk mematuhi aturan yang berlaku 
 
KUNCI JAWABAN 
1. E
2. E
3. D
4. B
5. E
6. B
7. E
8. D
9. C
10. D
11. C 
12. C 
13. A 
14. E 
15. B 
16. B 
17. B 
18. A 
19. A 
20. A 
21. E 
22. B 
23. B 
24. D 
25. D 
26. A 
27. B 
28. A 
29. C 
30. C 

Demikianlah informasi yang bisa kami sampaikan, mudah-mudahan dengan adanya Contoh Soal Kewenangan Lembaga Negara menurut UUD NKRI tahun 1945 Kelas 10 SMA/MA ini para siswa akan lebih semangat lagi dalam belajar demi meraih prestasi yang lebih baik. Selamat belajar!! 
#
Soal Kewenangan Lembaga Negara File ini dalam Bentuk .word File Size 74Kb
Diupload oleh www.bospedia.com


      Pencarian yang paling banyak dicari
      • lembaga negara menurut uud 1945
      • peran lembaga negara dalam melaksanakan amanat uud nri tahun 1945
      • tugas dan wewenang lembaga negara menurut uud 1945 brainly
      • fungsi lembaga negara menurut uud 1945
      • tugas mpr dan dpr
      • fungsi dan wewenang lembaga negara
      • lembaga negara adalah
      • pengertian lembaga negara
      • pdf, 2018,2019,2020,2021,2022